 |
| Beberapa siswa di Sekolah Darurat Kartini. Mereka berharap pemerintah memberikan lahan bagi Sekolah Kartini yang akan digusur PT KAI. JIka tidak, aktivitas belajar mengajar akan kembali dilakukan di bawah jembatan tol Lodan Mas, Jakarta Utara. |
KOMPAS.com - Rosi, atau biasa dipanggil Oci oleh kawan-kawannya, adalah siswi kelas 1 SMP di Sekolah Darurat Kartini. Sekolah tempatnya menuntut ilmu bersama anak-anak jalanan lain, akan digusur pada 10 September 2012 karena menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia di kawasan Lodan Raya, Jakarta Utara.
Oci sadar, ia dan teman-temannya, serta pendiri Sekolah Kartini, sang guru kembar Rian-Rossy, tak bisa berbuat banyak. Jika penggusuran dilaksanakan, maka kegiatan belajar mengajar akan kembali ke kolong jembatan Tol Lodan Mas, Jakarta Utara. Maka, Oci pun menitipkan pesan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pak Presiden, tolong jangan robohkan sekolah kami. Kami masih ingin belajar dengan Bu Guru kembar," pinta Rosi, di Jakarta, Kamis (19/7/2012).
Sekolah Kartini, bagi Oci dan kawan-kawannya, bukan sekedar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi gudang harapan yang memberikan asa untuk berani bercita-cita. Siswa yang ditampung di Sekolah Kartini merupakan anak-anak dari kelompok marjinal yang selama ini tak diterima di sekolah reguler.
Siswa Sekolah Kartini lainnya, Agam Shafrumaeni, juga menyimpan harapan yang sama. Agam yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI menggantungkan rajutan masa depannya di Sekolah Kartini.
"Anak-anak marjinal seperti ini tidak disediakan sekolah oleh pemerintah. Mereka membutuhkan sekolah khusus di komunitas mereka, karena mereka kan enggak punya akta kelahiran untuk mendaftar di sekolah negeri," ujar Sri Rossyati, salah satu guru kembar pendiri Sekolah Kartini.
Menurutnya, ada diskriminasi terhadap masyarakat dari golongan bawah untuk mengakses pendidikan. Mereka tidak memiliki akta kelahiran atau pun surat-surat yang menyatakan kelegalan mereka sebagai warga Indonesia.
"Jangankan pendidikan, keberadaan mereka pun tidak diakui," ujar Rossy.
Rossy menambahkan, awalnya lahan PT KAI tersebut disewakan kepada seorang pengusaha sebagai gudang dan lahan parkir. Pengusaha tersebut kemudian meminjamkan Sekolah Kartini sebuah gedung untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya. Namun, dengan alasan yang belum diketahui secara pasti, lahan di samping rel kereta api tersebut akan digusur.
Rossy dan Rian berharap, pemerintah menyediakan lahan di sekitar komunitas mereka untuk bisa melakukan kegiatan belajar.
Sementara itu, pengamat pendidikan Lody Paat mengatakan, pendidikan di Indonesia saat ini tak hanya membutuhkan kualitas, tetapi juga keadilan sosial. Anggaran pendidikan yang menyerap APBN hingga 20 persen, dinilai tidak memiliki konsep yang jelas pengalokasiannya untuk pemerataan pendidikan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sekolah Darurat Kartini mendapatkan surat penggusuran dari PT KAI pada 16 Juli 2012. PT KAI memerintahkan pengosongan lahan dengan tenggat waktu hingga 9 September 2012. Penggusuran akan dilakukan pada 10 September 2012.
Oci sadar, ia dan teman-temannya, serta pendiri Sekolah Kartini, sang guru kembar Rian-Rossy, tak bisa berbuat banyak. Jika penggusuran dilaksanakan, maka kegiatan belajar mengajar akan kembali ke kolong jembatan Tol Lodan Mas, Jakarta Utara. Maka, Oci pun menitipkan pesan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pak Presiden, tolong jangan robohkan sekolah kami. Kami masih ingin belajar dengan Bu Guru kembar," pinta Rosi, di Jakarta, Kamis (19/7/2012).
Sekolah Kartini, bagi Oci dan kawan-kawannya, bukan sekedar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi gudang harapan yang memberikan asa untuk berani bercita-cita. Siswa yang ditampung di Sekolah Kartini merupakan anak-anak dari kelompok marjinal yang selama ini tak diterima di sekolah reguler.
Siswa Sekolah Kartini lainnya, Agam Shafrumaeni, juga menyimpan harapan yang sama. Agam yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI menggantungkan rajutan masa depannya di Sekolah Kartini.
"Anak-anak marjinal seperti ini tidak disediakan sekolah oleh pemerintah. Mereka membutuhkan sekolah khusus di komunitas mereka, karena mereka kan enggak punya akta kelahiran untuk mendaftar di sekolah negeri," ujar Sri Rossyati, salah satu guru kembar pendiri Sekolah Kartini.
Menurutnya, ada diskriminasi terhadap masyarakat dari golongan bawah untuk mengakses pendidikan. Mereka tidak memiliki akta kelahiran atau pun surat-surat yang menyatakan kelegalan mereka sebagai warga Indonesia.
"Jangankan pendidikan, keberadaan mereka pun tidak diakui," ujar Rossy.
Rossy menambahkan, awalnya lahan PT KAI tersebut disewakan kepada seorang pengusaha sebagai gudang dan lahan parkir. Pengusaha tersebut kemudian meminjamkan Sekolah Kartini sebuah gedung untuk melakukan proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya. Namun, dengan alasan yang belum diketahui secara pasti, lahan di samping rel kereta api tersebut akan digusur.
Rossy dan Rian berharap, pemerintah menyediakan lahan di sekitar komunitas mereka untuk bisa melakukan kegiatan belajar.
Sementara itu, pengamat pendidikan Lody Paat mengatakan, pendidikan di Indonesia saat ini tak hanya membutuhkan kualitas, tetapi juga keadilan sosial. Anggaran pendidikan yang menyerap APBN hingga 20 persen, dinilai tidak memiliki konsep yang jelas pengalokasiannya untuk pemerataan pendidikan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sekolah Darurat Kartini mendapatkan surat penggusuran dari PT KAI pada 16 Juli 2012. PT KAI memerintahkan pengosongan lahan dengan tenggat waktu hingga 9 September 2012. Penggusuran akan dilakukan pada 10 September 2012.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
