Sebuah kebijakan yang menetapkan pembatasan baru dalam metode penagihan belanja online di India dapat mempengaruhi bisnis e-commerce internasional, termasuk Google Play, Amazon India, dan layanan pemesanan "taksi pribadi" Uber.
The Reserve Bank of India (RBI) mengatakan pekan lalu bahwa
transaksi online di India, yang menggunakan kartu kredit untuk pembelian barang jasa di wilayah India harus dilakukan melalui bank dalam negeri dan ditransaksikan dalam mata uang Rupee. Seperti yang dijelaskan oleh Indian Express, kebijakan ini bisa "melukai" bisnis online, termasuk Google Play, Amazon, dan Uber, dimana mereka melakukan transaksi kartu kredit dengan rute melalui gateway pembayaran internasional, dan melangkahi verifikasi dua langkah yang diharuskan oleh RBI.
Dalam sebuah pernyataan, RBI mengatakan:"Telah menjadi perhatian kita bahwa meskipun dengan adanya klarifikasi di atas, kasus transaksi kini atas kartu ikut masuk dalam pemberlakuan, tanpa adanya mandat tambahan otentikasi atau validasi, bahkan di mana transaksi pada dasarnya terjadi antara dua warga di India. Kami juga mengamati bahwa perusahaan ini menghindari mandat tambahan otentikasi atau validasi dengan mengikuti model bisnis atau pembayaran yang mengakibatkan arus keluar valuta asing."
RBI menambahkan bahwa meskipun pembatasan baru ini berlaku efektif secara segera, mereka akan memberikan kelonggaran usaha bagi bisnis yang beroperasi ke pasar India sampai dengan batas waktu 31 Oktober 2014.
Kebijakan Transaksi Online India Masih Samar-SamarSitus
analisis berita India, Medianama mencatat bahwa masih belum jelas apakah pembatasan RBI ini akan mempengaruhi pembelian yang hanya dilakukan di India, atau malah juga akan berdampak pada semua pembelian yang dilakukan menggunakan kartu India di wilayahnya.
Meskipun pembatasan ini akan berdampak negatif bagi operasi bisnis online asing di India, Medianama mencatat bahwa kebijakan ini akan menghasilkan bisnis yang lebih besar bagi gateway dan bank pembayaran India, karena semua pedagang akan harus melakukan transaksi dengan rute melalui gateway pembayaran India.
India baru-baru ini menjadi pasar terbesar aplikasi "taksi" Uber di luar AS. Aplikasi panggilan mobil ini sekarang tersedia di 10 kota di India, sama seperti rivalnya, Olacabs, yang berkantor pusat di Mumbai. Karena adanya batas waktu kelonggaran, mereka mungkin memiliki waktu yang lebih longgar dalam berurusan dengan pembatasan baru dari RBI.
Sementara itu, Amazon, melihat India sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan paling penting. Baru-baru ini mereka mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk menginvestasikan $2 milyar ke dalam pasar India dimana pengumuman ini hanya berselang satu hari setelah saingannya, Flipkart, yang berkantor pusat di Bangalore, mengumumkan bahwa mereka telah menerima suntikan dana sebesar $1 miliar dalam pendanaan baru yang dipimpin oleh Tiger Global Management dan Naspers.
TechCrunch telah menghubungi Uber,
Amazon, dan Google untuk meminta komentar mereka. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Amazon India mengatakan, "Kondisi bisnis kami masih dan tetap sesuai dengan semua peraturan RBI, termasuk mengenai aturan dalam pemberitahuan ini, dan akan terus tetap sesuai."
Kebijakan Transaksi Online India Dicemooh Pihak LuarBank nasional ini mengatakan bahwa pedoman yang menyamarkan dan "mencemooh" keamanan kartu dulunya masih dimungkinkan dalam transaksi pedagang yang diterima oleh bank yang terletak di luar negeri, sehingga mengakibatkan arus keluar valuta asing yang melanggar arahan di bawah Undang-Undang Sistem Pembayaran dan Penyelesaian, dan Undang-Undang Manajemen Arus Pertukaran Kas Luar Negeri tahun 1999.
RBI memang harus turun tangan untuk melindungi konsumen dari penipuan. Begitulah tugasnya. Tapi peraturan yang dimaksudkan untuk menjadi baik, tetap harus diperiksa untuk dilihat apakah hal ini sebenarnya membuat orang lebih baik atau malah lebih menyusahkan. Dalam hal ini, RBI mungkin tidak memiliki perspektif konsumen dalam pemikirannya.
Secara umum, intervensi ini dinilai sebagian pihak sebagai salah satu dari sekian kejanggalan dari berbagai upaya negara India untuk mengatur internet. Namun sayangnya, peraturan ini biasanya membuktikan bahwa pemerintah memang tertinggal beberapa langkah di belakang kemajuan teknologi di era sekarang.
